 |
| KSP Turun ke Cisolok Sukabumi, Temuan Lapangan Jadi Bahan Koordinasi Pemerintah Pusat. (Sumber Foto: Muammar Khadafi). |
SMartnewsroom.com, SUKABUMI - Bukan sekadar datang dan melihat. Kantor Staf Presiden (KSP) RI turun langsung ke Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Kamis (24/9/2026), untuk membongkar kondisi nyata dampak bencana di lapangan.
Staf Ahli KSP RI AA Ade Kadarisman menyambangi sejumlah titik terdampak, mulai dari fasilitas pendidikan, layanan kesehatan hingga infrastruktur yang mengalami dampak bencana.
Sejumlah lokasi menjadi sasaran verifikasi, yakni SDN 1 Cimaja, SDN Karangpapak, jembatan di Cikahuripan, serta Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Wanajaya dan Desa Sukarame.
Namun, perhatian tak berhenti pada fasilitas publik.
Tim KSP juga meninjau kawasan Cijambe yang mencatat 116 rumah terdampak akibat pergeseran tanah.
Kunjungan tersebut didampingi Camat Cisolok Okih Pazri Assidiq, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Disperkim Kabupaten Sukabumi Rudi AB, Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Cecep Supriadi, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sukabumi Dedi Hidayat, serta unsur terkait lainnya.
BUKAN SEKADAR CEK LOKASI
Ade mengatakan, kedatangan KSP merupakan tindak lanjut pertemuan Bupati Sukabumi H. Asep Japar dengan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.
Tim ditugaskan melihat kondisi faktual di lapangan sekaligus memetakan persoalan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
“Tujuannya kita mendapatkan gambaran secara faktual dan langsung tentang kondisi di lapangan terkait kebencanaan, khususnya dampaknya terhadap aspek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Ade.
Artinya, setiap temuan di lapangan tidak berhenti sebagai dokumentasi. Data tersebut akan dipetakan untuk menentukan kebutuhan yang dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.
DATA LAPANGAN JADI KUNCI
Menurut Ade, kondisi di setiap lokasi berbeda. Ada fasilitas pendidikan yang terdampak, layanan kesehatan yang perlu diperhatikan, infrastruktur yang mengalami dampak, hingga persoalan pergeseran tanah di kawasan permukiman.
Data hasil verifikasi inilah yang menjadi kunci.
KSP akan melihat bagian mana yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat dan mana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun Kabupaten Sukabumi.
“Data-data ini menjadi sangat penting bagi kami untuk melihat apa saja yang harus menjadi atensi pemerintah pusat,” katanya.
Ia berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas kementerian maupun lembaga.
DIKAITKAN DENGAN PROGRAM PRIORITAS PRABOWO
Verifikasi di Cisolok juga dikaitkan dengan fungsi KSP dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) menjadi salah satu kerangka yang diperhatikan, termasuk revitalisasi sekolah, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, layanan kesehatan, serta penguatan infrastruktur.
“KSP berkepentingan memastikan program-program pemerintah berjalan dengan baik dan efektif, serta benar-benar berdampak kepada masyarakat. Karena itu, koordinasi dan sinkronisasi menjadi penting,” kata Ade.
DARI CISOLOK, DATA DIBAWA KE PEMERINTAH PUSAT
Ade memastikan hasil verifikasi lapangan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait.
Pemetaan dilakukan untuk menentukan mana yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten, termasuk bentuk intervensi dan dukungan yang memungkinkan sesuai kewenangan masing-masing.
“Dari verifikasi lapangan ini kita akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga. Kita petakan mana yang menjadi area pemerintah pusat, mana yang menjadi ranah provinsi, dan mana yang menjadi kewenangan kabupaten,” tuturnya.
Sementara itu, Camat Cisolok Okih Pazri Assidiq menyambut baik langkah KSP turun langsung ke wilayah terdampak.
Menurutnya, verifikasi lapangan menjadi momentum penting untuk menyampaikan kondisi aktual sekaligus kebutuhan masyarakat secara langsung kepada pemerintah pusat.
Dengan verifikasi tersebut, penanganan dampak bencana di Cisolok diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri. Data lapangan menjadi pijakan untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan dukungan dan program pemerintah sesuai kewenangannya.
Reporter: Muhammad Fikri Fauzi
Redaktur: Muhammad Iqbal Abdillah
