PKK Bukan Sekadar Kegiatan Rutin! Ini Pesan Camat Cisolok Untuk Pemberdayaan Warga

 

Enam Layanan Dasar Jadi Perhatian, Camat Cisolok Dorong Penguatan Program PKK. (Sumber Foto: Muhammad Fikri Fauzi).

SMartnewsroom.com, SUKABUMI - Penguatan peran keluarga dinilai menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu menjadi perhatian Camat Cisolok, Okih Pazri Assidiq, dalam menyikapi pelaksanaan Bina Wilayah (Binwil) 10 Program Pokok PKK Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 di Desa Pasirsuren, Kecamatan Palabuhanratu, Senin (19/10/2026).

Okih berharap kegiatan Binwil tidak hanya menjadi agenda rutin pembinaan dan evaluasi, tetapi mampu mendorong lahirnya program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, Tim Penggerak PKK memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memperkuat pemberdayaan keluarga. Sebab, berbagai program PKK bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga lingkungan tempat tinggal.

“Kegiatan Binwil ini harus menjadi momentum untuk memperkuat peran PKK. Bukan hanya mengevaluasi program yang sudah berjalan, tetapi juga memastikan ada tindak lanjut yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Okih, Selasa (20/10/2026).

Ia mengatakan, pelaksanaan 10 Program Pokok PKK perlu disinergikan dengan program pemerintah, khususnya dalam mendukung pemenuhan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Enam bidang tersebut mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, dan sosial.

Okih menilai, kontribusi PKK dapat diwujudkan melalui kegiatan sederhana yang dilakukan secara konsisten di lingkungan keluarga. Di antaranya mendorong keaktifan Posyandu, meningkatkan kesadaran pemenuhan gizi, mencegah stunting, serta membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dalam bidang pendidikan, PKK juga dapat berperan meningkatkan kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak. Sementara dalam kehidupan bermasyarakat, upaya menjaga kebersihan lingkungan, mendukung sanitasi yang layak, meningkatkan kesiapsiagaan bencana, serta memperhatikan kelompok rentan perlu terus diperkuat.

“Sinergi antara PKK dan pemerintah desa maupun kecamatan sangat diperlukan. Dengan kerja sama yang baik, program pemberdayaan keluarga bisa lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ia juga mendorong keterlibatan berbagai unsur, termasuk pemerintah desa, Puskesmas, satuan pendidikan, dan instansi terkait lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjadikan program PKK lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Menurut Okih, keberhasilan Binwil tidak semata-mata ditentukan oleh hasil penilaian saat kegiatan berlangsung. Hal yang lebih penting adalah perubahan positif yang muncul setelah pembinaan, baik dalam pelaksanaan program maupun dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

“Kami berharap hasil Binwil dapat ditindaklanjuti melalui kegiatan nyata. PKK harus terus menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan keluarga dan kualitas pelayanan dasar,” tegasnya.

Sebagai informasi, Desa Pasirsuren tengah dipersiapkan menjadi salah satu kandidat desa model dalam pembinaan 10 Program Pokok PKK Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, desa tersebut akan melalui tahapan evaluasi sebelum ditentukan untuk mewakili Kabupaten Sukabumi ke tingkat provinsi.

Okih berharap momentum Binwil dapat semakin memperkuat semangat gotong royong dan kerja sama lintas sektor, sehingga gerakan PKK mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

Ia pun berharap upaya tersebut sejalan dengan cita-cita mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang Mubarakah, yaitu Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah.

Reporter: Muhammad Fikri Fauzi

Redaktur: Muhammad Iqbal Abdillah

DPRD Kabupaten Sukabumi Setujui Raperda APBD 2027 dan Penyempurnaan Perubahan APBD 2026

 

DPRD Sukabumi Minta Belanja Kurang Prioritas Dialihkan ke Kesehatan, Pendidikan, dan Jalan. (Sumber Foto: Muhammad Fikri Fauzi).

SMartnewsroom.com, SUKABUMI - DPRD Kabupaten Sukabumi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta mengambil keputusan atas penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna ke-25 digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Selasa (13/10/2026), dengan tiga agenda utama terkait perubahan APBD 2026, persetujuan Raperda APBD 2027, dan perubahan susunan perangkat daerah.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua II H. Usep dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, S.M. Turut hadir Bupati Sukabumi H. Asep Japar, M.M., jajaran anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya.

Tindak Lanjut Evaluasi Perubahan APBD 2026

Pada agenda pertama, DPRD menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.578-BPKAD/2026 tanggal 30 September 2026 tentang evaluasi Raperda Kabupaten Sukabumi mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 beserta rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD.

Menindaklanjuti keputusan tersebut, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sukabumi telah membahas hasil evaluasi pada 12 Oktober 2026. Hasil pembahasan dan penyempurnaan kemudian disampaikan dalam rapat paripurna untuk menjadi dasar pengambilan keputusan DPRD.

Raperda APBD 2027 Disetujui Bersama

Agenda kedua membahas persetujuan bersama atas Raperda APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027. Badan Anggaran DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan sebagai dasar pengambilan keputusan terhadap rancangan anggaran daerah tersebut.

Sekretaris DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Wawan Godawan Saputra, S.IP., M.A.P., membacakan keputusan pimpinan DPRD mengenai penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi Gubernur terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 serta keputusan DPRD terkait Raperda APBD 2027. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama oleh Bupati Sukabumi dan pimpinan DPRD.

Raperda APBD 2027 selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Dengan demikian, persetujuan dalam rapat paripurna ini belum merupakan penetapan akhir APBD 2027.

DPRD Dorong Belanja Daerah Lebih Prioritas

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan bagian penting dalam penyelarasan kebijakan anggaran dan arah pembangunan daerah.

Ia menyoroti dampak penurunan penerimaan dari bagi hasil pemerintah provinsi terhadap kapasitas APBD Kabupaten Sukabumi. Kondisi tersebut perlu disikapi melalui penyesuaian belanja secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pelayanan publik.

“Harapannya, pemerintah daerah dapat merealokasi kegiatan yang kurang prioritas kepada kegiatan yang lebih prioritas, sehingga anggaran yang tersedia benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan,” ujarnya.

 

Nota Pengantar Perubahan Susunan Perangkat Daerah

Pada agenda ketiga, Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan pendapat akhir Bupati atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, sambutan terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, serta Nota Pengantar mengenai Raperda Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyampaian Nota Pengantar tersebut menjadi awal proses pembahasan rancangan perubahan susunan perangkat daerah. Pembahasan selanjutnya akan dilakukan DPRD bersama pemerintah daerah sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DPRD Kabupaten Sukabumi mengapresiasi kontribusi Badan Anggaran DPRD, TAPD, dan seluruh perangkat daerah terkait dalam pembahasan rancangan kebijakan anggaran daerah. Hasil pembahasan dan evaluasi diharapkan mendukung tata kelola keuangan daerah yang terarah dan akuntabel, dengan prioritas belanja yang mempertimbangkan kemampuan fiskal serta kebutuhan pelayanan publik.

Reporter: Muhammad Fikri Fauzi

Redaktur: Muhammad Iqbal Abdillah

Hadiri HUT ke-81 TNI, Mansyurudin Tekankan Pentingnya Sinergi TNI dan Rakyat

 

Mansyurudin Wakili Ketua DPRD Sukabumi di HUT ke-81 TNI. (Sumber Foto: Muhammad Fikri Fauzi).

SMartnewsroom.com, SUKABUMI - Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Mansyurudin, A.Md., menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2026 di Lapang Alun-Alun Palabuhanratu, Senin (5/10/2026). Kehadirannya mewakili Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Kodim 0622/Kabupaten Sukabumi tersebut.

Upacara peringatan HUT TNI tahun ini mengangkat tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.” Kegiatan berlangsung dengan dipimpin Komandan Kodim 0622/Kabupaten Sukabumi, Letkol Inf. Agung Ariwibowo, S.Hub.Int., selaku inspektur upacara.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang menekankan pentingnya menjaga profesionalisme, meningkatkan kemampuan prajurit, serta memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat.

Panglima TNI turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan ASN TNI atas dedikasi serta pengabdian dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Kepercayaan masyarakat terhadap TNI, menurut amanat tersebut, merupakan tanggung jawab yang harus terus dipelihara.

Penguatan TNI juga perlu didukung peningkatan kesejahteraan prajurit, modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan, serta pengembangan kompetensi personel. Hal tersebut sejalan dengan nilai PRIMA, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.

Menanggapi peringatan tersebut, Mansyurudin menyoroti pentingnya menjaga kebersamaan antara TNI dan masyarakat sebagai salah satu unsur utama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di daerah.

Menurut anggota DPRD dari Fraksi Golkar dan PAN tersebut, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, DPRD, Polri, serta seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas wilayah sekaligus mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

“TNI bersama rakyat merupakan kekuatan yang harus terus dijaga. Kebersamaan dan sinergi seperti ini penting untuk menciptakan daerah yang aman dan kondusif,” ujar Mansyurudin.

Ia berharap momentum HUT ke-81 TNI dapat semakin mempererat hubungan antarlembaga dan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mansyurudin juga menyampaikan penghargaan atas pengabdian TNI dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan negara dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Selamat HUT ke-81 TNI. Semoga semakin kuat, semakin dekat dengan rakyat, dan terus memberikan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara,” ungkapnya.

Melalui peringatan ini, semangat kebersamaan antara TNI dan rakyat diharapkan terus terpelihara sebagai fondasi dalam menjaga keamanan, memperkuat persatuan, serta mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang aman dan kondusif.

Reporter: Muhammad Fikri Fauzi

Redaktur: Muhammad Iqbal Abdillah